GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU- Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu Provinsi Riau dinilai gagal menjadi penyelenggara dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada 27 November 2024 yang lalu.
Penilaian ini didasarkan pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam Pilkada serentak 2024.
Hal ini disampaikan oleh Meninton Simanjuntak Wakil Ketua Bidang Politik DPD Repdem Provinsi Riau.
"Saya bisa mengatakan KPU dan Bawaslu Riau gagal menjadi penyelenggara dalam Pilkada tahun ini, Tolok ukurnya adalah rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam memilih," Ujar Messi di Pekanbaru, Sabtu (14/12/2024).
Sebelumnya Divisi Sosialisasi KPU Riau, Nugroho Noto Susanto mengatakan bahwa pihakanya menargetkan tingkat partisipasi pada Pilkada serentak 2024 diatas 70 persen, yaitu diatas tingkat partisipasi pada Pilkada serentak sebelumnya.
"Namun apa yang terjadi, partisipasi pemilih pada Pilkada Riau tahun 2024 hanya kisaran 61 persen saja dan sangat jauh dari target KPU Riau yaitu 80 persen." pungkasnya.
"Lebih parah adalah partisipasi pemilih di Kota Pekanbaru sebagai barometer pelaksanaan demokrasi di Provinsi Riau mengalami signifikan dari angka 62,2 persen pada tahun 2018 dan anjlok menjadi 46,02 persen pada tahun 2024."
Messi yang juga pernah menjadi Aktivis di Salahsatu Kampus di Riau ini mengatakan, Penyelenggara tidak bisa menyalahkan alam atau hujan karena pada pilkada serentak tahun 2020 justru mengalami kenaikan signifikan pada partisipasi pemilih.
"Adanya hujan dan cuaca buruk tidak bisa dijadikan alasan rendahnya partisipasi pemilih di Provinsi Riau, meskipun pada hari pemungutan suara diguyur hujan pada pagi harinya tetapi tidak semua daerah mengalami hujan,” sebutnya.
Selain itu juga, Messi mengatakan untuk Tahun ini, KPU Riau tidak maksimal dalam melakukan sosialisasi Pilkada 2024.
"Saya lihat sosialisasi yang digelar terlalu elitis. Acara sosialisasi digelar di hotel dan hanya mengumpulkan pimpinan ormas atau tokoh masyarakat," bebernya.
Lebih lanjut kata Messi, seharusnya Sosialisasi bisa dilakukan secara masif melalui RT/RW atau pun dengan menggandeng tokoh agama.
"KPU bisa menggandeng tokoh agama dengan melakukan pengumuman di masjid/mushola agar datang ke TPS pada hari pencoblosan Pilkada."
"Ini kan pendekatan kultural yang sedikit sekali dilakukan," tutur Messi.
Messi juga merasa heran dengan minimnya sosialisasi Pilkada oleh KPU Riau. Padahal Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau telah menyiapkan anggaran hibah sebesar Rp164.469.601.800.
Adapun rincian penggunaan anggaran ini Rp 133.044.290.800 untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau, dan Rp31.425.311.000 untuk Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Riau.
Oleh karena itu, Messi mengatakan dirinya merasa Janggal dengan hal tersebut, "Sebagai bagian dari masyarakat tentunya kita bertanya-tanya, kenapa bisa seperti ini, apakah ada permainan dan intrik disebalik penggunaan anggaran tersebut." sebutnya.
Messi mengatakan, Kejaksaan Tinggi Riau harus segera mengusut dan memeriksa adanya dugaan permainan angaran yang dilakukan oleh penyelenggara Pilkada 2024 ini.
"Kami meminta Kejaksaan Tinggi Riau segera memeriksa dan mengusut Penyelenggara Pilkada 2024 ini, hal ini harus segera dilakukan dalam rangka upaya untuk menegakkan hukum serta memberikan kepercayaan publik terhadap Penyelenggara" kata Messi.
