GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU - Sejumlah pengurus dari DPP dan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) serta DPC PPP menggelar Musyawarah Luar Biasa (Muswil Lub) PPP Riau Senin (23/6/2025) sore di satu hotel di kota Pekanbaru.
Menanggapi Muswil yang digelar secara mendadak dan jelas muatan kepentingan politik menjelang pelaksanaan Muktamar PPP itu, pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Riau menolak Muswil tersebut.
Penolakan itu langsung dipimpin Ketua DPW PPP Riau, didampingi sejumlah pengurus lainnya dan delapan pengurus DPC di Provinsi Riau.
"Kami dari Ketua Sekretaris dan Bendahara kompak bersama menolak Muswil Luar Biasa yang digelar oknum dari DPP itu di Provinsi Riau, karena ini menciderai konstitusi di Partai,"ujar Ketua PPP Riau Afrizal Hidayat yang didampingi Bendahara DPW Muhammad Arfah dan Wakil Ketua Bidang OKK DPW Husaimi Hamidi Senin (23/6/2025).
Muswil Luar biasa ini sendiri dimotori pengurus DPP, Rusli Efendi yang mengaku mendapatkan persetujuan dari Plt Ketua Umum Mardiono, menurut Afrizal tujuannya untuk menekan suara di daerah agar mendukung Mardiono kembali di Muktamar.
"Kami menyayangkan langkah ini dan kami akan melaporkan ke Mahkamah Partai sebagai lembaga tertinggi di partai,"ujar Afrizal Hidayat.
Menurut Afrizal, secara prosedural partai dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (ADART) partai semua yang dilakukan oknum DPP ini melanggar konstitusi.
"Kami juga sudah berkomunikasi dengan Sekretaris DPP Arwani Thomafi dan sudah resmi mengeluarkan surat bahwa tidak ada Muswil menjelang pelaksanaan Muktamar,"ujar Afrizal.
Selain itu, untuk pengurus DPC yang hadir dalam Muswil Luar Biasa ini juga tidak memenuhi syarat, karena hanya dihadiri lima pengurus DPC, mulai dari Pekanbaru, Meranti, Dumai, Bengkalis dan Rohil.
"Yang tidak ikut di Muswil itu ada tujuh DPC, yakni Kampar, Kuansing, Inhil, Inhu, Siak, Pelalawan dan Rokan Hulu, sedangkan pengurus harian dari 14 orang ada lima yang ikut bergabung di Muswil Luar Biasa itu,"ujar Afrizal Hidayat.
Menurut Afrizal, langkah ini sudah dicoba juga dilakukan di daerah lain, seperti Kepri dan Bengkulu, semuanya berakhir dengan tidak baik, karena Mahkamah partai menentang langkah ini.
"Jadi pengurus DPC ini mendapatkan intimidasi dan ancaman pemecatan dari pengurus DPP, kalau menolak ikut Muswil Luar Biasa,"ujar Afrizal.
Sementara itu, pengurus DPC yang tidak ikut dalam Muswil luar tersebut menyayangkan sikap dari DPP yang menggelar Muswil Luar biasa dengan cara-cara tidak baik di daerah.
"Kami menyayangkan adanya Muswil Luar biasa ini, karena ini bertentangan dengan aturan di partai,"ujar Sekretaris DPC PPP Pelalawan Dwi Surya Pamungkas didampingi ketua DPC PPP Rohul dan Siak.(*)
